Advetorial DPRD Wajo, Aksioma.Media - Persoalan ganti rugi di lahan warga di bendungan Paselloreng, Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo belum juga menemui titik akhir.
Berkali-kali, masyarakat mendatangi Kantor DPRD Wajo untuk mencari solusi atas proyek strategis nasional yang mulai dikerjakan 2014 silam itu.
Olehnya, menyikapi aspirasi masyarakat itu, Komisi III DPRD Wajo melakukan pertemuan dengan Komisi D DPRD Sulawesi Selatan, Jum'at (19/2/2021).
“Kami membahas terkait tindak lanjut aspirasi masyarakat Desa Paselloreng tentang masih adanya beberapa masyarakat yang belum terbayarkan ganti rugi lahan, bagaimana hal ini segera ada solusi,” kata salah satu anggota Komisi III DPRD Wajo, Elfrianto.
Pada pertemuan yang juga dihadiri pihak Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan-Jeneberang, dan PUPR, diharapkan ada pertemuan lanjutan untuk membahas persoalan ganti rugi lahan warga.
“Selain itu kami sangat mengharap agar DPRD Sulsel melaksanakan RDP dengan menghadirkan BBWS Pompengan-Jeneberang, PUPR, BPN, LMAN dan tim appraisal agar persoalan mengenai ganti rugi lahan masyarakat Paselloreng bisa terselesaikan dengan cepat,” katanya.
Selain persoalan ganti rugi yang diharapkan warga, manfaat akan hadirnya bendungan yang diklaim jadi yang terbesar di kawasan Indonesia Timur itu tentunya juga sangat dinanti.
Bendungan Paselloreng ditarget akan mengairi 8.510 hektare sawah, bakal jadi sumber air baku untuk 4 kecamatan di Kabupaten Wajo sebesar 200 liter/detik. Selain itu, juga jadi konservasi sumber daya air, pengendalian banjir Sungai Gilireng sebesar 1.000 m3/detik, perikanan air tawar, pengembangan pariwisata, dan potensi listrik 2,5 MW.
(Humas dan Protokoler DPRD Wajo)
